Membongkar Ortodoksi Bantuan Keuangan Melalui ADD

Arena Politik Anggaran Daerah yang “menggemaskan” terus menerus dipertontonkan negara.Setidaknya melalui ayat 3 Pasal 212 UU No 32 Tahun 2004 ( Pengganti UU No 22 Tahun 1999),pemerintah daerah diberi ruang luas untuk melakukan kebijakan politik anggaran kepada desa.Keleluasaan pemerintah daerah ( Kabupaten ) dalam penganggaran kepada Desa,bisa dibaca mengalami stagnasi terhadap UU No 22 Tahun 1999,meskipun ada kemajuan redaksional dalam menguraikan sumber pendapatan desa ,tetap saja memunculkan kesan menyerahkan “Nasib Keuangan Desa” kepada pemerintah Kabupaten.Dalam konteks pengertian yang masih normatif ini,perubahan redaksional “sumber PADes antara lain bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten /kota “ belum tentu menjamin pemerintah daerah mengimple-mentasikan secara utuh .Justru teks Undang-undang yang implisit ini,menjadi celah konstitusional bagi bekerjanya mesin politik anggaran di daerah.

Eksperimentasi relasi keuangan desa dengan pemerintah daerah / kabupaten selama ini masih mengindikasikan dominannya kabupaten dalam menafsirkan keuangan Desa.Desa oleh kabupaten masih dipersepsikan sebagai do-main kekuasaan politiknya.Maka konstruksi relasi ke-uangan kabupaten kepada desa adalah bantuan keuangan,sebagai implikasi kebaikan hati kabupaten kepada desa.Konstruksi pemikiran seperti ini berkeyakinan bahwa desa belum bisa mandiri ,memiliki keterbatasan SDM,serta lemah dalam pengelolaan keuangan.Pilihan kebijakan keuangan kepada desa melalui pemikiran seperti ini adalah state oriented( kepentingan politik kabupaten ),bukan mempertimbangkan keleluasaan dan kesejahteraan warga desa ( society oriented).Implikasi kebijakan yang state oriented inilah,dalam konteks relasi keuangan kabupaten dengan desa selalu memunculkan karakter bantuan.Karakter bantuan keuangan seperti ini dalam konteks desentralisasi desa merupakan manifes dari ortodoksi kebijakan dibidang keuangan.

Pembahasan tentang de-sentralisasi keuangan desa,pada dasarnya menyoal seputar kapasitas keuangan yang dimiliki oleh suatu desa.Termasuk dalam uaraian ini adalah sumber-sumber ke-uangan itu dari mana,alokasinya untuk apa,pengelolaannya seperti apa serta kontrol maupun pertanggungjawabannya bagaimana.Dalam konteks desentralisasi ke-uangan tersebut ,tujuan transfer keuangan yang ingin dicapai adalah mengurangi kesenjangan fiskal ( Fiscal Gap ) yang terjadi antar desa,baik dalam konteks pemenuhan fasilitas pelayanan publik maupun penyediaan infrastruktur yang mendorong peningkatan pendapatan perkapita masyarakat desa.Tujuan transfer keuangan ini akan cepat terealisir,jika keleluasaan diberikan kepada desa.Keleluasaan desa bisa mewujud kalau kemampuan keuangan desa yang dimiliki kuat,dan dalam realitasnya harus ditopang oleh pemerintahan diatasnya ( Kabupaten ) .Bentuk penguatan pemerintah kabupaten terhadap kemampuan keuangan desa adalah melalui transfer keuangan desa.Transfer keuangan yang mencerminkan desentralisasi keuangan dan keleluasaan desa tersebut adalah formulasi perimbangan dana dalam bentuk Alokasi Dana Desa ( ADD )

Desentralisasi keuangan desa yang didalamnya memakai mekanisme ADD yang secara partisipatif melibatkan desa akan mampu membongkar ortodoksi kebijakan bantuan keuangan desa yang sarat dengan makna dominasi dan melestarikan warisan pemerintah Kolonial Belanda.Kekuatan mekanisme ADD terletak pada aspek keadilan dan pemerataan.Selain itu konsepsi ADD yang memberikan keleluasaan kepada desa,dapat memutus mata rantai dominasi kabupaten dalam pengelolaan keuangan desa.Tentu tiga aspek tersebut harus menjadi prasyarat dasar dalam menyusun formulasi ADD,karena ketiadaan makna adil,merata dan leluasa akan menjadikan formulasi ADD hanya sebatas jargon politik anggaran.Implikasinya sama dengan mekanisme bantuan keuangan desa,yang tidak bisa menjawab kesenjangan fasilitas pelayanan publik dan sentralisasi pembangunan desa.

Implementasi Perimbangan keuangan kabupaten – desa di kabupaten Bangli masih diformulasikan dalam semangat sentralisme kabupaten.Fakta ini tidak terlepas dari interest politik elite pemerintahan kabupaten Bangli dan juga determinasi dari persepsi yang dikonstrukasikan terhadap makna desentralisasi desa.Persepsi seperti inilah yang kemudian menuntun paradigma pemerintah kabupaten dalam memandang desa sebagai domain kekuasaannya.Oleh karenanya,secara sepihak pemerintah kabupaten berkuasa merumuskan instrumen hukum ( Perda,Perbub,Keputusan Bupati ) untuk mengatur dan mengontrol keuangan desa agar dapat dikategorikan otonom seperti yang mereka kehendaki.

Atas dasar pertimbangan point-point diatas maka Secara Substantif,mengimplementasikan perimbangan keuangan melalui ADD merupakan langkah taktis dan strategis dalam rangka memperkuat kapasitas keuangan desa menuju kemandirian,Artinya formulasi ADD dapat mendorong semangat desentralisasi,adil dan transparan,sederhana,pasti dan dapat diprediksi,netral,memberikan insentif bagi desa penerima,dan menghindari kecendrungan terciptanya sentralisasi kekuasaan.

One thought on “Membongkar Ortodoksi Bantuan Keuangan Melalui ADD”

  1. Setelah sekian bulan berjalan dibawah kepemimpinan Bapak banyak hal yang telah berhasil diwujudkan, trutama didalam dunia HIT dan Desa Pekraman, namun masih banyak hal yang harus diperjuangkan seiring dengan perjalanan Pemerintahan Desa Tiga khususnya.

    “AYO TERUS MAJU DESAKU TERCINTA JANGAN PERNAH MUNDUR WALAUPUN HANYA SELANGKAH”
    kami siap mendukung bersama-sama masyrakat .

    Sekarang yang terpenting jangan lupa akan program-program yang pernah Bapak sampaikan pada saat sosialisasi penjaringan bakal calon kepala Desa.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s